(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

TUNJANGAN PNS

 

I.  DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 sebagai mana telah mengalami 18 (delapan belas) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus  Papua
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Umum
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Umum
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural
  9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2015 tentang Tunjangan Pangan/Beras

 

II.  PENGERTIAN

     Tunjangan adalah sejumlah uang yang diberikan, biasanya secara berkala, dan bukan merupakan bagian dari gaji pokok

 

III. JENIS - JENIS

A. Tunjangan Keluarga Isteri/Suami dan Anak;

  1. Tunjangan Isteri/Suami

Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang beristeri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan isteri/suami adalah :

  1. Diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;
  2. Besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji pokok;
  3. Tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia;
  4. Untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
  5. Form KP4 dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  1. Tunjangan Anak

Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan :

  1. Belum melampaui batas usia 21 tahun;
  2. Tidak atau belum pernah menikah;
  3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
  4. Nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri yang bersangkutan;
  5. Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;
  6. Besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;
  7. Usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dapat menunjukan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/ perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;
  8. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak/Akta Kelahiran dari pejabat yang berwenang pada Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat.

B. Tunjangan Jabatan Struktural:

Ketentuan :

Besaran tunjangan jabatan struktural dibedakan menurut tingkat eselon jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

  1. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan;
  2. Pembuat  Daftar Gaji mengajukan pembayaran Tunjangan Struktural bersamaan dengan permintaan gaji kepada kepala KPPN/Pemegang Kas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Bagian Keuangan yang bersangkutan dengan melampirkan :
  3. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP);
  4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
  5. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:
    • Tidak lagi menduduki jabatan struktural;
    • Diberhentikan sementara;
    • Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
    • Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
    • Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    • Dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan.
  6. Tunjangan Jabatan Struktural :

Eselon

Besar tunjangan

I.A

Rp. 5.500.000

I.B

Rp. 4.375.000

II.A

Rp. 3.250.000

II.B

Rp. 2.025.000

III.A

Rp. 1.260.000

III.B

Rp. 980.000

IV.A

Rp. 540.000

IV.B

Rp. 490.000

V.A

Rp. 360.000

C. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu (sesuai Peraturan perundangan yang berlaku bagi JPT masing-masing)

D. Tunjangan Jabatan Funsional Umum:

Tunjangan Fungsional Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima :

 - Tunjangan jabatan struktural;
- Tunjangan jabatan fungsional; atau
- Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Besarnya Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006.

Golongan

Besarnya Tunjangan Umum

IV

Rp. 190.000

III

Rp, 185.000

II

Rp. 180.000

I

Rp, 175.000

 

  1.   Tunjangan lain-lain (tunjungan Khusus Papua)

Ketentuan-ketentuan  yang terkait dengan tunjangan khusus Papua adala sebagai berikut:

  1. Tunjangan diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat;
  2. Tunjangan diberikan pada bulan berkenaan berada dan bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
  3. Tunjangan dihentikan pada bulan berikutnya sejak pegawai yang bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di Provinsi Papua/Papua Barat;
  4.  Tunjangan tidak diberikan kepada pegawai negeri yang diberhentikan dengan hak uang tunggu.

Pangkat

Besarnya Tunjangan Papua (Rupiah)

Juru Muda

200.000

Juru Muda Tingkat I

225.000

Juru

250.000

Juru Tingkat I

275.000

Pengatur Muda

300.000

Pengatur Muda Tingkat

325.000

Pengatur

350.000

Pengatur Tingkat I

325.000

Pembina

525.000

Pembina Tingkat I

550.000

Pembina Utama Muda

575.000

Pembina Utama Madya

600.000

Pembina Utama

625.000