(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

PEMBERHENTIAN (UU NOMOR 11 TAHUN 1969, PP 11 TAHUN 2017, BAB VIII PASAL 238 – 302 DAN PERKA. BKN NOMOR 2 TAHUN 2018 )

JENIS-JENIS PEMBERHENTIAN

  1. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (BUP)
  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

  1. Pemberhentian atas permintaan sendiri

Jika memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun maka persyaratannya sebagai berikut :

  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  14. melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS

 

 

 

  1. Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah

Jika memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun maka melampirkan persyaratan sebagai berikut :

  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  14. melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS
  15. melampirkan surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi.

 

  1. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani (keuzuran jasmani)

Persyaratannya sebagai berikut :

  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  14. melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS
  15. melampirkan surat keterangan TIM Dokter penguji kesehatan.

 

  1. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas dan hilang

 PERSYARATAN PEMBERHENTIAN MENINGGAL DUNIA, TEWAS DAN HILANG (PENSIUN JANDA / DUDA / YATIM / PIATU)

  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  6. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  7. Foto copy SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan)
  8. Daftar riwayat pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Yatim/Piatu (asli)/formulir B-03/70 dari PT. TASPEN
  12. Foto copy akta kematian dilegalisir dari capil dan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan
  13. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  14. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemoho
  15. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

     

PERSYARATAN PNS KARENA TEWAS

Persyaratannya adalah sebagai berikut :

  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  6. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  7. Foto copy SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan)
  8. Daftar riwayat pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Yatim/Piatu (asli)/formulir B-03/70 dari PT. TASPEN
  12. Foto copy akta kematian dilegalisir dari capil dan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan
  13. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  14. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemoho
  15. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  16. melampirkan surat / SK. Penetapan tewas dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), Kewenangan BKN Pusat.

PERSYARATAN PEMBERHENTIAN PNS KARENA HILANG

  1.    Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  5. Foto copy Akta Kelahiran Anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  6. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  7. Foto copy SK jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan)
  8. Daftar riwayat pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan/Yatim/Piatu (asli)/formulir B-03/70 dari PT. TASPEN
  12. Foto copy akta kematian dilegalisir dari capil dan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan
  13. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  14. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemoho
  15. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  16. Surat Pernyataan hilang dari PPK berdasarkan berita acara / keterangan dari pejabat yang berwajib.

 

  1. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana / penyelewengan
  1. Usul dari instansi
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS
  3. Foto copy SK pangkat terakhir
  4. Foto Copy sah putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
  5. SKP 2 tahun terakhir

 

  1. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin
  1. Usul dari instansi
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS
  3. Foto copy sah SK pangkat terkhir
  4. Surat – surat panggilan dan berita acara pemeriksaan
  5. Foto copy sah SK penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan
  6. SKP 2 tahun terakhir

 

  1. Pemberhentian karena mencalonkan diri menjadi Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil ketua dan anggota DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / wakil walikota (jika memenuhi syarat mendapatkan hak pensiun).
  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  14. surat permohonan penguduran diri sebagai PNS

 

  1. Pemberhentian karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
  1. Usul dari instansi
  2. Foto copy sah SK CPNS dan SK PNS
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir
  4. Foto copy sah bukti menjadi anggota partai politik

 

  1. Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara
  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala yang di legelisir
  5. Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan yang dilegalisir
  6. Foto copy Akta Kelahiran anak kandung yang dilegalisir oleh capil
  7. Daftar keluarga PNS dan kartu keluarga
  8. Daftar Riwayat Pekerjaan
  9. SKP 2 tahun terakhir.
  10. Surat Pernyataan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam tahun terakhir
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
  12. Data perorangan calon pensiun (DPCP) asli dari dinas dan tanda tangan pemohon.
  13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  14. melampirkan Foto copy sah SK sebagai Pejabat Negara. Kewenangan BKN Pusat

 

 

 

 

  1. Pemberhentian karena hal lain

 

  1. Pemberhentian karena tidak melaporkan diri kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara (Jika memenuhi syarat mendapat hak pensiun ).

Selain melampirkan persyaratan pensiun BUP poin a sampai dengan m, juga melampirkan Surat keterangan dari PPK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan diri setelah selesai menjalankan Cuti di luar tanggungan Negara.

 

  1. Pemberhentian karena PNS yang bersangkutan terbukti menggunakan ijazah palsu
  1. Surat pengantar  dari instansi
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy karpeg yang dilegalisir
  4. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  5. Daftar Riwayat Pekerjaan
  6. SKP 2 tahun terakhir.
  7. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan

 

  1. Pemberhentian karena tidak melaporkan diri setelah selesai menjalankan tugas belajar
  1. Surat pengantar SAPK dari BKD
  2. Foto copy SK CPNS dan SK PNS yang di legalisir
  3. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir
  4. Daftar Riwayat Pekerjaan
  5. SKP 2 tahun terakhir.
  6. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan