(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

CUTI PNS

 I. DASAR HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

 

II. PENGERTIAN

    Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu

 

III. JENIS CUTI

  • Cuti Tahunan (CT);
  • Cuti Besar (CB);
  • Cuti Sakit (CS);
  • Cuti Melahirkan (CM);
  • Cuti karena Alasan Penting (CAP);
  • Cuti Bersama (CBer); dan
  • Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

 

  1. Cuti Tahunan (CT);
  • Diberikan kepada PNS dan Calon PNS Telah bekerja minimal 1 tahun secara terus menerus;
  • Lamanya hak  atas cuti tahunan adalah  12 hari kerja 
  • Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1
    (satu) hari kerja
  • PNS atau Calon PNS yang bersangkutan  mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
  • Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut
    dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender
  • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
  • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling Iama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan
  • Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak;
  • Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
  • Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan sisa hak cuti yang ditangguhkan dihitung penuh pada tahun berikutnya.
  • PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut
    peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan;
  • Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. 

 

  1. Cuti Besar (CB);
  • PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan;
  • PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan
  • PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan
    diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
  • PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.
  • Bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun dikecualikan untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.
  • Mengajukan Permohonan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

 

  1. Cuti Sakit (CSK);
  • Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
  • PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan
    melampirkan surat keterangan dokter
  • PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS
    yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter
  • PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
  • Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
  • Surat Keterangan dokter sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
  • Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  • dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 
  • PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  • Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
  • PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
  • Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan
    tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjang dan fasilitas PNS.

 

  1. Cuti Melahirkan (CM);
  • Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan;
  • Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar dengan ketentuan :

                - Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;

                  - Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan

                  - Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan yaitu 3 (tiga) bulan.

  • Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti
  • Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan;
  • Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangon, dan fasilitas PNS.

  

  1. Cuti karena Alasan Penting (CAP);

 

  •  PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:

                - Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

                - Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan

                  PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau

               - Melangsungkan perkawinan.

  • Sakit keras sebagaimana dimaksud  dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelavanan Kesehatan
  • PNS laki-laki yang isterinya melahirkanloperasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
  • PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
  • Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan;
  • PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti;
  • Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan
    penting.
  • Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.

 

  1. Cuti Bersama (CBer); dan
  • Presiden dapat menetapkan cuti bersama
  • Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan.
  • Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden
  • PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

 

  1. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

      PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara, yaitu :

  • Mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri; (lampirkan SK Tube)
  • Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;(Lampirkan SK Jabatan)
  • Menjalani program untuk mendapatkan keturunan (lampirkan keterangan dr, spesialis)
  • Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus (lampirkan keterangan dr, spesialis)
  • Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan /atau (lampirkan keterangan dokter spesialis)
  • Mendampingi /merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur (lampirkan keterangan dokter);
  • Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya
  • Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.
  • Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi
  • PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan / permohonan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan;
  • Cuti di luar tanggungan negara, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  • PPK sebagaimana dimaksud  tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan Negara;
  • Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak;
  • Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.
  • Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;
  • PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang, maka yang bersangkutan harus mengajukan permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
  • Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir:
  • Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang;
  • Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  • PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya, paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara;
  • PPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud, wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  • PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 30 menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan;
  • Dalam hal PNS yang melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain, dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  • Koordinasi PPK dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan dengan mengajukan permintaan penyaluran pegawai;
  • Dalam hal terdapat jabatan yang lowong, PPK mengajukan permohonan persetujuan pengaktifan kembali kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
  • PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud, menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS sesuai jabatan yang tersedia.
  • PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.