(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

 ANJAB & ABK

 

I. Dasar Hukum

Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa, Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Berikut adalah dasar hukum dari penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja :

  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  3. PERMENPAN & RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah;
  4. KEPMENPAN Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
  5. PERMENPAN & RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  6. PERMENPAN & RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  7. PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  8. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Analisis Beban Kerja
  9. Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
  10. Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan PNS

II. Definisi Analisis Jabatan dan  Analisis Beban Kerja

  1. Analisis Jabatan
    • Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 disebutkan bahwa analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menajdi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
    • Dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa analisis jabatan merupakan Proses pengumpulan, pencatatan, pengolahandan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
    • Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2012 dikemukakan bahwa analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan
  2. Analisis Beban Kerja

Menurut PerKa BKN No. 37 Tahun 2011 dikemukakan bahwa Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

​​​​​

III. Tahapan Pelaksanaan Analisis Jabatan

A. Persiapan

    1. Pembentukan Tim Analis

    2. Pemberitahuan Kepada Pimpinan Unit

B. Pelaksanaan Lapangan

     1. Pengumpulan Data

    2. Pengolahan Data

    3. Verifikasi Data

    4. Penyempurnaan Hasil Olahan

C. Penetapan Hasil

    1. Presentasi Hasil

    2. Pengesahan Hasil

Hasil akhir dari "ANALISIS JABATAN adalah INFORMASI JABATAN"

Untuk menyusun informasi jabatan diperlukan data antara lain :

  1. Nama Jabatan
  2. Kode Jabatan
  3. Unit Kerja
  4. Iktisar Jabatan
  5. Kedudukan dalam Struktur
  6. Uraian Tugas
  7. Bahan Kerja
  8. Alat Kerja
  9. Hasil Kerja
  10. Tanggung Jawab
  11. Wewenang
  12. Nama Jabatan yang ada dibawahnya
  13. Korelasi Jabatan
  14. Kondisi Lingkungan Kerja
  15. Resiko Bahaya
  16. Syarat Jabatan
  17. Prestasi Kerja yang diharapkan
  18. Butir Informasi Lain

IV. Analisis Beban Kerja 

A. Untuk menyusun Analisis Beban Kerja membutuhkan Data :

  1. Organisasi dan tata kerja yang memuat tugas pokok suatu instansi/unit kerja
  2. Peranan Unit
  3. Daftar Hasil Kerja/Produk/Output atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja pada tahun berjalan
  4. Prosedur umum pelaksanaan tugas yang tertuang dalam SOP
  5. Tugas dan peran jabatan struktural dan fungsional

 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja:

  1. Uraian pekerjaan : memberikan informasi tentang beban kerja setiap unit kerja.
  2. Waktu kerja : waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja oleh satu orang pegawai.
  1. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur nasional dan cuti
  2. Menit kerja efektif per-hari adalah jumlah menit dalam waktu satu hari kerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja per-minggu yang direduksi dalam jumlah jam per-hari.
  3. Norma Waktu Efektif adalah jumlah menit dalam waktu satu tahun yang dihitung berdasarkan hari kerja efektif dikalikan dengan menit kerja per-hari dikurangi dengan tingkat kesalahan (5% dari norma waktu pertahun).
  1. Jumlah tenaga kerja.