(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

I. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
  2. Peraturan Kepala BKN No 21 Tahun 2010

 

 

II. PRINSIP  DASAR

  1. Pembinaan dan Penegakan disiplin PNS, menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung masing-masing (Psl 23)  
  2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama sekali adalah Atasan langsung.             
  3. Apabila dugaan pelanggaran disiplin benar, maka sepanjang hukuman yg setimpal dgn pelanggaran tsb masih kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tsb wajib menghukum.
  4. Apabila menurut aturan jenis hukuman yg setimpal utk PNS tsb adalah kewenangan atasan yg lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan disertai BAP yg telah dibuatnya.
  5. Atasan langsung yg tdk memanggil, memeriksa, menghukum atau melapor-kan bawahan yg diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yg jenisnya sama dgn jenis hukuman yg seharusnya dia jatuhkan kepada bawahanya tsb. 
  6. Pelanggaran  disiplin bukan delik aduan, krn itu setiap atasan langsung yg telah mengetahui pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan menghukum atau melaporkan.

 

III. KEWAJIBAN DAN LARANGAN

  1. Kewajiban (17)
  1. Mengucapkan sumpahljanji PNS; 
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 
  3. Setia dan tact sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
  8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal  yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 
  11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- baiknya;
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

  1. Larangan (15)
  1. Menyalahgunakan wewenang; 
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang  lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 
  3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain  dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 
  4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya  masyarakat asing; 
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau memin-  jamkan barang-barang balk bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau   surat berharga milik negara secara tidak sah; 
  6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,   atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan   untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung   atau tidak langsung merugikan negara; 
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik   secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk   diangkat dalam jabatan; 
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang   berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga  mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 
  11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan   Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan   Rakyat Daerah dengan cara: 
  1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
  2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau   atribut PNS; 
  3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau 
  4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. 
  1. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan  cara: 
    1. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau   merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;  dan/atau 
    2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap   pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan   sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,   seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit   kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 
  2. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah   atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan  surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat  Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan 
  3. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,   dengan cara: 
    1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala   Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
    2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan  kampanye; 
    3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau   merugikan salah satu pasangan calon selama mass kampanye;   dan/atau 
    4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap   pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan   sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,   seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam Iingkungan unit   kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.  

 

IV. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

  1.  

1. Jenis hukuman disiplin tingkat ringan terdiri dari:

  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis;
  3. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari: 

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  3. Penurunan pangkat setingkat Iebih rendah selama 1 (satu) tahun. 

3. Jenis hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari: 

  1. Penurunan pangkat setingkat Iebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 
  2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat Iebih rendah; 
  3. Pembebasan dari jabatan; 
  4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai  PNS;
  5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

 

V. HUKUMAN DISIPLIN UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA

TINGKAT HUKUMAN

HARI

JENIS HUKUMAN

Ringan

5

Teguran lisan

6 – 10

Teguran tertulis

11 – 15

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Sedang

16 – 20

Tunda KGB 1 tahun

21 – 25

Tunda KP 1 tahun

26 – 30

Turun pangkat 1 tingkat selama 1 tahun

Berat

31 – 35

Turun pangkat 1 tingkat selama 3 tahun

36 – 40

Pemindahan turun jabatan 1 tingkat

41 – 45

Pembebasan dari jabatan

>46

Berhenti tidak atas permintaan sendiri/pdth

 

  1. Pelanggaran ketentuan jam kerja dihitung secara komulatif s/d akhir tahun berjalan
  2. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara komulatif & dikonversi 7 ½ jam = 1 hari

 

VI. HUKUMAN DISIPLIN KARENA TIDAK MENCAPI PRESTASI KERJA (SKP)
 

NILAI SKP AKHIR TAHUN

HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN

25% s/d 50

Sedang

A.  Tunda kgb 1 tahun

B.  Tunda kp 1 tahun

C.  Turun pangkat 1 tk selama 1 tahun

< 25%

Berat

A.  Turun pangkat 1 tk selama 3 tahun

B.  Pemindahan turun jab 1 tk

C.  Pembebasan dari jabatan

D.  Berhenti tidak atas permintaan sendiri/pdth

 

 

VII. TAHAP PELAKSANAAN

  1. Pemanggilan
  1. Setiap atasan langsung wajib memanggil bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa. 
  2. Pemanggilan untuk diperiksa harus dilakukan tertulis. 
  3. Surat panggilan paling lambat 7 hari sebelum tanggal disuruh ybs. menghadap untuk diperiksa.
  4. Apabila panggilan pertama tak diindahkan maka dilakukan panggilan kedua.
  5. Surat panggilan kedua tersebut paling lambat hari ke- 7 dari tanggal seharusnya ybs. menghadap pada surat panggilan pertama.
  6. Apabila panggilan kedua, juga tidak diindahkan, maka pelanggaran disiplin yang disangkakan dianggap diakui dan dapat dihukum tanpa di BAP.
  7. Karena ybs. tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka tuduhan pelanggaran dalam SK Hukuman Disiplin sesuai dengan informasi pelanggaran disiplin yang dilakukan

 

  1. Pemeriksaan
  1. Apabila ybs. hadir pada saat panggilan pertama atau panggilan kedua, maka dilakukan  Pemeriksaan.
  2. Pangkat dan gol. ruang pemeriksa / tim pemeriksa minimal sama dgn yg diperiksa.
  3. Dilakukan dalam tempat tertutup.
  4. Berikan kekebasan untuk menjawab.
  5. Hasil pemeriksaan dilakukan dalam bentuk BAP.
  6. Format BAP harus dalam bentuk tanya / Jawab.
  7. Pertanyaan tidak boleh menjebak.
  8. Tidak boleh merendahkan martabat PNS yang diperiksa, misalnya dengan membentak, mengancam, mengintimidasi, dll.
  9. Agar BAP sistematis, sebaiknya pertanyaan no. 2 berasal dari jawaban ybs. atas pertanyaan no. 1 dan seterusnya.
  10. Sebelum membuat BAP, sebaiknya cari informasi tambahan pelanggaran disiplin ybs. dari pihak lain.
  11. Sewaktu mem- BAP, usahakan kejujuran ybs. dalam menguraikan kronologis pelang-garannya.
  12. Apabila tidak sinkron pengakuan dengan informasi tambahan / bukti-bukti / saksi-saksi yang anda peroleh baru utarakan informasi tambahan / bukti / saksi yang anda peroleh.
  13. PNS tidak menjawab maka dianggap mengakui dan dilanjutkan dengan perta-nyaan berikut.
  14. BAP agar ditandatangani PNS, apabila tidak bersedia, maka tuliskan pada BAP di kolom tanda tangan ybs bahwa ybs tidak bersedia menandatanagni, maka BAP tetap sah dan dapat dipakai menghukum ybs.
  15. Serahkan satu set BAP kepada ybs, dan apabila tidak bersedia menerima, tuliskan di hlm terakhir bahwa ybs tidak bersedia menerima.
  16. Sewaktu mem-BAP tersebut atasan langsung dapat dibantu teman sejawat atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan yang diperiksa, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap atasan langsung.

CATATAN :

Hasil pemeriksaan dari unsur pengawasan dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi BAP terhadap PNS yg diduga melanggar disiplin

 

  1. Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yg akan dijatuhkan
  1. Latar belakang perbuatannya :
  2. Berat / ringannya pelanggaran :
  3. Akibat pelanggaran :
  4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.
  5. Kesesuaian dengan peraturan
  6. Kejujuran / Penyesalan ybs.

 

  1. Pejabat yang menghukum
  1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung, jenis hukuman yang wajar / setimpal masih kewenangannya, maka atasan langsung tersebut langsung membuat SK Hukuman Disiplin dan menyerahkan kepada ybs.
  2. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman disiplin yang setimpal / wajar bagi ybs adalah jenis hukuman disiplin yang telah menjadi kewenangan atasannya maka atasan langsung tersebut harus melaporkan kepada atasannya tersebut disertai BAP dan saran pendapatnya.
  3. SK Hukuman Disiplin yang dijatuhkan atasan langsung selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian dan BKN.
  4. Laporan yang dibuat atasan langsung terhadap atasannya untuk menghukum selalu ditembuskan kepada pengelola kepegawaian.

 

  1. Pembentukan Tim Pemeriksa
  1. Apabila atasan langsung telah melaporkan kepada atasannya karena menurut pertimbangannya kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang disarankan menjadi kewenangan atasannya maka atasan dari atasan langsung tersebut dapat membentuk Tim Pemeriksa.
  2. Tim Pemeriksa dibentuk apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap tidak lengkap.
  3. Apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap lengkap, maka BAP tersebut dapat langsung dipakai menjatuhkan hukuman disiplin tanpa BAP Tim Pemeriksa.
  4. BAP utama adalah BAP yang dibuat atasan langsung sedangkan BAP yang dibuat Tim Pemeriksa merupakan BAP tambahan / pelengkap.
  5. Pejabat yang ditunjuk Tim Pemeriksa adalah ad hoC, terdiri dari :
  • Inspektorat
  • BKD / Biro Kepegawaian
  • Atasan Langsung

 

  1. Berlakunya Hukuman Disiplin
  1. SK Hukuman Disiplin yang diterima ybs atau tidak hadir menerima SK pada tanggal yang ditentukan, maka SK tersebut berlaku pada hari ke- 15 sejak diterima / tanggal yang ditentukan untuk menerima.
  2. Kesempatan mengajukan Keberatan / Banding Administratif adalah sampai dengan hari ke- 14 sejak diterima/sejak tgl ditentukan untuk menerima.