(+62967) 587726    kanreg9jpr@gmail.com

PENILAIAN KINERJA

 

I. Dasar Hukum

  1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN
  2. PP No. 46 Tahun 2011
  3. Perka BKN No. 1 Tahun 2013

 

II. Pengertian

Untuk mewujudkan pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja perlu dilakukan penilaian prestasi kerja.

  • Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
  • Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
  • Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
  • Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
  • Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah.

 

III. Unsur-Unsur Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian Prestasi Kerja adalah jumlah dari Sasaran Kerja Pegawai (bobot 60%) dan Perilaku Kerja Pegawai (bobot 40%):

  1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang memuat rincian tugas/fungsi yang disusun menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap PNS dalam waktu 1 tahun (Januari – Desember). Rencana kegiatan harus berorientasi pada RKPD masing-masing Instansi yang bersifat : Nyata, Relevan, Terukur dan Terjangkau. SKP harus menyatakan target capaian hasil tertentu dan waktu pencapaiannya.
  2. Perilaku Kerja Pegawai memiliki 5-6 sub unsur, yaitu Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama dan Kepemimpinan (bagi pejabat struktural).

 

IV. Unsur-unsur SKP

  1. Kegiatan Tugas Jabatan

Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi-jabatan terendah secara hierarki.

Acuan dalam penyusunan kegiatan tugas jabatan adalah sebagai berikut :

  1. Jabatan Fungsional Tertentu

Kegiatan tugas jabatannya disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional tertentu (Guru, Tng Medis, Paramedis, Pranata komputer, Penyuluh Pertanian, Peternakan, Peneliti, dsb).

  1. Jabatan Fungsional Umum ( Staf/Pelaksana)

Kegiatan tugas jabatan mengacu pd SKP atasan langsungnya  (pejabat struktural Pengawas), kemudian dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

  1. Pejabat Struktural

Kegiatan tugas jabatan mengacu pada SKP pejabat struktural yang menjadi atasan langsungnya dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, dan  tanggung jawab.

  1. Pimpinan SKPD

Kegiatan tugas jabatan mengacu pada SKPD Pemda yang  dijabarkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab.

 

  1. Angka Kredit bagi JFT

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan f ata:u akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan ditetapkan dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai. Oleh sebab itu pejabat fungsional tertentu harus menetapkan target angka kredit yang akan dicapai dalam satu tahun.

  1. Target

Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:

    • Kuantitas (Target Output)
    • Kualitas (Target Kualitas)
    • Waktu (Target Waktu)
    • Biaya (Target Biaya)

 

V. PENYUSUNAN SKP

Penyusunan SKP ini dibuat diawal tahun atau diawal masa jabatannya dan dibuat dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki dan harus dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dengan memperhatikan Rencana Kerja Tahunan.

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan instansi. Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jelas

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

2. Dapat diukur

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain maupun secara kualitas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan.

3. Relevan

Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas jabatan masing-masing.

4. Dapat dicapai

   Kegiatan yang ditakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS.

5. Memiliki target waktu

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya.

*(tata cara penyusunan lebih terperinci ada pada Perka BKN No. 1 Thn 2013 hal. 7 dst)

Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Pegawai dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai kontrak kerja.

 

VI. TATA CARA PENILAIAN SKP

Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:

91 – ke atas                 :           Sangat baik

76 – 90                        :           Baik

61 – 75                        :           Cukup

51 – 60                        :           Kurang

50 – ke bawah             :           Buruk

Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dengan rumusan sebagai berikut :

   1. Aspek Kuantitas =    Realisasi Output (RO)    x 100

          Target Output (TO)

 

   2. Aspek Kualitas =      Realisasi Kualitas (RK)    x 100

                                          Target Kualitas (TK)

 

    3. Aspek Waktu   =  1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)  x 100

                                                            Target Waktu (TW)

 

     4. Aspek Biaya  =   1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)   x 100

                                                           Target Biaya (TB)

 

   Hasil Perhitungan  =   Aspek Kuantitas + Aspek Kualitas + Aspek Waktu + Aspek Biaya

   Nilai Capaian        =    Hasil perhitungan / 4

                                  (Jika aspek hanya 3 maka hasil perhitungan hanya dibagi 3 - misal tanpa biaya)

 

 

VII. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN

PNS yang diberikan tugas lain atau tugas tambahan oleh atasan langsungnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan (anak lampiran I-c ) maka akan diberikan nilai tugas tambahan.

  1. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan dinilai 1.
  2. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan dinilai 2.
  3. Tugas tambahan yg dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih dinilai 3.

 

VIII. PENILAIAN KREATIVITAS

Apabila seorang PNS menemukan sesuatu yg baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari:

1. Unit kerja setingkat Eselon II

2. Pejabat Pembina Kepegawaian

3. Presiden

 Maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:

Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II, dinilai 3.

Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yg ditandatangani oleh PPK, dinilai 6.

Apabila hasil yg ditemukan merupakan sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yg diberikan oleh Presiden, dinilai 12.

 

IX. PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

a. 91 – 100               : Sangat Baik

b. 76 - 90                  : Baik  

c. 61 -75                   : Cukup

d. 51 - 60                  : Kurang

e. 50 ke bawah         : Buruk

2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:

a. orientasi pelayanan;

b. integritas;

c. komitmen;

d. disiplin;

e. kerjasama; dan

f. kepemimpinan.

 

  1. Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS yang dinilai, penilaian perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai lain yang setingkat dilingkungan unit kerja masing-masing. Kriteria Penilaian Perilaku Kerja PNS dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam (Anak Lampiran I-f) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

 

Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

 

  • Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur SKP dan unsur perilaku kerja dengan menggunakan formulir yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam (Anak Lampiran I-g) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

 

 

 

  1. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target, serta waktu (dipertimbangkan saat awal tahun)
  2. Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam setahun berjalan
  3. Peyususnan SKP bagi PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) maka tugas-tugas sebagai Plt. Dihitung sebagai tugas tambahan